Penggunaan DD Horison Ranggitgit Ta.2023 Disinyalir KKN

Kabarbangkabarat.com – Adanya dugaan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) pembangunan jembatan dengan menggunakan anggaran.DD (Dana Desa ) Ta..2023 tidak selesai dengan biaya ratusan juta. Yang dimana dari hasil konfirmasi kepada pihak-pihak yang berkompeten Inspektorat Erikson Siagian, Kadis PMD Doni Simamora dan Kabid Nardus Siregar, juga Camat Parmonangan Sono Manalu dan Kasie PMD Gok Simamora mereka tidak memberikan jawaban sama sekali terkait bangunan fisik tersebut.. Inspektur hanya menjawabi melalui pesan WhatsApp “kami cek dl”, tulisnya pada pesan WhatsApp 05/08/2024. Ketika dipertanyakan kapan turun ke lokasi objek jembatan untuk pemeriksaan, Inspektur tidak menjawab sampai hari ini. Begitu juga halnya Kabid Nardus Siregar, menjawab tidak mengetahui hal tersebut.Pembangunan Jembatan Pispisri yang berbiaya kurang lebih 200 juta, dengan sumber dana dari APBN yang dikucurkan melalui program Dana Desa tahun anggaran 2023. Bangunan jembatan tidak dapat difungsikan dan tidak terhubung dengan jalan lintas. Keunikan bangunan jembatan ini menjadi pertanyaan publik, sehingga UTAMA NEWS mempertanyakan beberapa hal kepada pihak-pihak yang berkompeten.1. Berapa realisasi anggaran pada pembangunan jembatan ini? 2. Apa yang menjadi kendala pada pembangunan jembatan ini? 3. Bagaimana memperbaiki dan mengatasi masalah ini?Sembari menunjuk nama Desa dan gambar fisik bangunan jembatan yang mangkrak. Pihak-pihak yang berkompeten tadi tidak mau memberikan keterangan, terkait pertanyaan publik ini. Melalui pesan WhatsApp UTAMA NEWS mempertanyakan langsung ke nomor WhatsApp pejabat yang berkompeten tersebut. Sampai berita ini dikirim ke redaktur, pemerintah belum memberikan jawaban dan klarifikasi kepada UTAMA NEWS.Sangat disayangkan di era globalisasi ini, yang sudah memiliki peradaban dengan aturan-aturan yang yang berlaku. Mereka tidak mau peduli, dengan kurang mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ada. Sangat disesalkan, perlakuan pemerintah daerah sebagai pembina pada program Dana Desa tidak sesuai dengan ekspektasi.